Tak akan Dibubarkan Pemerintah

Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, pemerintahan tetap akan bekerjasama dengan DPR RI dalam membuyarkan satu instansi negara. Keputusan itu akan diambil melalui alasan faedah dibanding kehadiran instansi itu, bukan factor bujet. Slot Online Terpercaya

“Sebab tiap membuyarkan instansi bila disaksikan dari segi bujet benar-benar kecil. Bukan bujetnya yang menjadi titik tolak, tetapi efektifitas dan efektivitas supaya lembaga-lembaga itu dapat maksimal,” tutur Tjahjo dalam sesion teleconference, Selasa (1/12/2020).

Menurutnya, ada banyak instansi bentukan pemerintahan yang secara praktek susah untuk di hilangkan atau dibubarkan. Seperti Komisi Pembasmian Korupsi (KPK), yang perlu lagi didorong untuk selalu dapat memberantas praktek korupsi.

“Selanjutnya beberapa lembaga-lembaga lain, kan tidak kemungkinan dibubarkan seperti KPU, Bawaslu, DKPP, kan tidak mungkin akan,” papar Tjahjo.

“Banyak lembaga-lembaga yang kita riset. Tetapi pengkajiannya ya undang-undang bersama dengan DPR. Terhitung yang PP yang penjelasan dari undang-undang akan kami sertakan apa saran dari warga, dan apa saran dibanding DPR,” sambungnya.

Selanjutnya, Tjahjo mengutamakan, pemerintahan akan berhati-hati dan selective dalam pembubaran instansi negara. Keputusan ini diambil bila mendapatkan instruksi dari satu Undang-Undang (UU) atau ketentuan yang lain ditetapkan pemerintahan bersama DPR RI.

Sama dalam pembubaran 10 instansi non-struktural (LNS) yang sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020.

“Ini kan maksudnya untuk memperbaiki, percepat proses ambil keputusan dibanding implementasi ada undang-undang yang telah dibuat,” ujar Tjahjo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sah membuyarkan 10 instansi non-struktural (LNS) dengan mengeluarkan Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Bukan mustahil, pembubaran instansi negara lain tetap akan dikerjakan pada beberapa tahun kedepan.Tak akan Dibubarkan Pemerintah